SYARAT MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Mendirikan PT melalui beberapa tahapan sesuai yang ditetapkan dalam Undang-undang PT No. 1 Tahun 1995, sebagai berikut:

1) Pembuatan Akta Notaris
 

Jika ingin mendirikan PT terlebih dahulu harus membuat akta pendirian PT ke kantor Notaris. Isinya ditentukan sendiri oleh para pendiri.

Dalam Pasal 8 UUPT akta pendirian PT memuat anggaran dan keterangan seperti:
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;

b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan

c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendiran.


Untuk Anggaran dasar berisi :

a. nama dan tempat kedudukan perseroan;

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. jangka waktu berdirinya perseroan;

d. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor,

e. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

f. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;

g.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

h. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;

i. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan

j. ketentuan-ketentuan lain menurut UUPT.


2) Pengesahan Menteri Kehakiman

Akta notaris yang telah dibuat tadi harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman untuk mendapatkan status sebagai badan hukum.
Dalam pasal 9 UUPT disebutkan Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengesahan PT, lengkap dengan lampiran-lampirannya. Jika permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari itu juga.

3) Pendaftaran Wajib

Akta Pendirian/Anggara Dasar PT disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakiman kemudian wajib didaftar dalam daftar perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan PT atau tanggal diterimanya laporan.

4) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Apabila pendaftaran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan permohonan pengumuman perseroan didalam Tambahan Berita Negara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran tersebut.

Pendirian PT telah selesai dengan dilakukannya pengumuman.

syarat mendirikan cv

CV (Comanditaire Venootschap) merupakan BadanUsaha yang tidak berbadan hokum, dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV. Karakteristik dari CV adalah CV didirikan minimal 2 orang, dimana salah satunya akan bertindak selaku Persero aktif yang biasa disebut Direktur, sedangkan yang lain akan bertindak selaku Persero Komanditer.

Bagaimana Cara Mendirikan CV?
CV dapat didirikan dengan hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang dengan menggunakan akta notaris yang berbahasa Indonesia. Walupun dewasa ini pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Undang-undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris.
Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke Notaris adalah Calon nama yang akan digunakan oleh CV tersebut, tempat kedudukan dari CV, Siapa yang akan bertindak selaku Persero aktif, dan persero diam, serta maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut (walaupun sebenarnya bisa mencantumkan maksdu dan tujuan yang seluas-luasnya).
Untuk menyatakan berdirinya CV sebenarnya sudah cukup dengan akta notaris, tetapi untuk memperkokoh posisi CV tersebut, sebaiknya CV tersebut di daftarkan pada Pengadilan negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa Surat keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan.

Untuk CV yang ingin mengikuti tender dari pemerintah semestinya mengurus kelengkapan dibawah ini:
1. Surat Pngukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP),
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda daftar Perseroan (khusus CV)
4. Keanggotaan pada KADIN.

Pengurusan ijin-ijin diatas dapat dilakukan bersamaan sebagai satu rangkaian dengan pendirian CV dimasud, dengan melampirkan berkas tambahan berupa:

Copy kartu keluarga Persero Pengurus (Direktur) CV, Copy NPWP Persero Pengurus (Direktur) CV, dan Copy bukti pemilikan atau penggunaan tempat usaha, dimana: apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan copy sertifikat dan copy pelunasan PBB tahun terakhir, apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya perjanjian sewa menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa (Pph) oleh pemilik tempat, dan Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah.